BANGKINANG--(KIBLATRIAU.COM)-- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar menjelang penandatanganan MoU KUA-PPAS 2026 bersama Pemkab Kampar pada Senin (3/11/2025) berlangsung panas. Interupsi yang disampaikan Anggota DPRD Fraksi PPP, Hendri Domo memunculkan sejumlah sorotan tajam terkait berbagai persoalan di Kampar yang dinilainya mendesak untuk dibenahi.

Dalam interupsinya, Hendri Domo menekankan tiga isu utama. Pertama, dunia pendidikan yang menurutnya harus mendapatkan perhatian serius. Ia menyinggung viralnya kondisi sekolah-sekolah di wilayah Kampar yang dinilai memprihatinkan.

Kedua, Hendri mengangkat persoalan UMKM tradisional di Desa Danau Bingkuang, khususnya pelaku usaha lopek bugi di sepanjang Jalan Bangkinang–Pekanbaru.

Selain itu, ia menilai usaha tersebut mulai lesu pascaoperasional Tol Pekanbaru–Bangkinang.

“Kami meminta pemerintah daerah harus memiliki terobosan baru agar bisa meningkatkan perekonomian,” ujar Politisi PKS ini.

Ketiga, ia menyoroti soal penganggaran insentif imam dan takmir masjid untuk tahun anggaran 2026 yang dinilainya harus diperhatikan dan ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Kampar, Habiburrahman, juga menyampaikan sejumlah catatan penting terkait arah kebijakan anggaran 2026. Ia meminta Pemkab Kampar memperjelas orientasi anggaran Masjid Paripurna dan mempercepat penyusunan Perda Masjid Paripurna.

Habiburrahman juga menyoroti penurunan insentif imam dan takmir masjid yang kini berada di angka Rp1,5 juta untuk imam dan Rp1 juta untuk takmir.

“Kalau Perda Masjid Paripurna ditetapkan, kami berharap insentif jangan diturunkan. Kalau bisa dibayar sesuai kesepakatan awal,” tegasnya.

Tidak hanya itu, ia juga menyinggung program umrah bagi tokoh masyarakat yang telah dianggarkan Pemkab Kampar sebesar Rp3 miliar pada 2026.
“Program mengumrohkan tokoh masyarakat harus transparan. Jangan sampai orang yang mengaku tokoh ikut berangkat. Aspek ekonomi tokoh tersebut harus dikaji,” sebutnya.

Habiburrahman juga memberi penekanan pada sektor pendidikan agar dilakukan pendataan ulang dan inventarisasi kondisi sekolah. Menurutnya, tidak boleh ada sekolah yang tidak layak namun luput dari perhatian pemerintah. Ia juga menyoroti kondisi jalan kabupaten yang banyak rusak dan harus segera ditangani.

Selain itu, ia meminta Pemkab Kampar mengurangi kegiatan seremonial yang dinilai tidak efektif, termasuk mendatangkan artis ibu kota.
“Lebih baik makan bersama masyarakat kurang mampu dari pada menggelar acara hura-hura,” tegas Politisi PPP ini.

Menanggapi berbagai interupsi dan masukan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyatakan bahwa Pemkab Kampar akan menyesuaikan program berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Ia menyebut banyak dari kritik tersebut sejalan dengan janji kampanye pemerintahannya.

“Kita akan meningkatkan pendapatan imam dan petugas masjid sesuai kemampuan daerah,” ujar Yuzar.

Terkait program umrah bagi tokoh panutan, Yuzar menjelaskan bahwa pada 2025 Pemkab Kampar hanya mampu memberangkatkan 10 orang dengan proses seleksi yang transparan.

Untuk 2026, anggaran ditingkatkan agar lebih banyak tokoh layak yang dapat diberangkatkan.
“Orang yang diberangkatkan ini adalah tokoh panutan yang secara ekonomi tidak mungkin mampu berangkat sampai akhir hayat. Itulah indikator kami,” jelasnya.

Untuk sektor pendidikan, Yuzar sepakat bahwa perencanaan harus berbasis data.

“Kita akan mulai pemetaan pendidikan melalui dapodik sebagai data dasar. Dari situ bisa kita lihat kondisi sekolah, murid, guru, dan sarana pendukung,” tuturnya.

Di akhir penjelasannya, Yuzar menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang memberikan saran konstruktif.
“Masukan Bapak-bapak semua akan kami tindaklanjuti demi Kampar yang lebih makmur dan sejahtera,” tuturnya. (Akbar)